Penutupan Retret, Sekda Seluruh Indonesia Mendapat Instruksi Presiden
Sulapost.com – Usai mengikuti rapat koordinasi di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) Jatinangor yang melibatkan Sekretaris Daerah (Sekda) dan Kepala Bappeda seluruh Indonesia itu telah mendapat pesan presiden Republik, Prabowo Subianto.
Pesan tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menutup Rapat Koordinasi (Rakor) Sinkronisasi Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga Pemerintah Non-Kementerian dengan Pemerintah Daerah Tahun 2025 pada Rabu 29 Oktober kemarin.
Di mana, Bima Arya mengingatkan kepada seluruh Sekda dan Kepala Bappeda agar mendukung program prioritas nasional, salah satunya Koperasi Desa/Kelurahan (Kopdeskel) Merah Putih.
Presiden Prabowo Subianto mengintruksikan untuk segera mempercepat pembangunan gerai Kopdeskel yang ditargetkan mencapai 80 ribu unit di seluruh Indonesia.
“Target kita mulai pembangunan di bulan ini, dan akan selesai pembangunannya Maret 2026,” ucapnya.
Tentu lanjutnya, setiap gerai akan mendapatkan alokasi dana sebesar Rp3 miliar terdiri atas Rp2,5 miliar untuk bangunan dan kendaraan, serta Rp500 juta untuk modal dan kebutuhan barang. Skema teknis pendanaan dan pengembalian akan diatur melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK).
“Yang pasti harus ada akselerasi untuk kesiapan pembangunannya,” tegasnya.
Bima menegaskan bahwa Kemendagri bersama kementerian/lembaga terkait bertugas memastikan ketersediaan serta pemanfaatan lahan dan aset milik daerah atau negara yang akan digunakan untuk pembangunan gerai tersebut.
Sekda segera berkoordinasi dengan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Dinas Koperasi, serta Satgas di tingkat kecamatan. Koordinasi ini diperlukan untuk memastikan terpenuhinya empat kriteria utama lahan, yakni alas hak, luasan, lokasi strategis, dan kondisi lahan.
Terpisah, Muhlis Soamole Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Sula mengatakan bahwa sesuai amanah bapak wamen pada seluruh setelah kembali ke daerah agar segera langsung berkoordinasi dengan Organisasi Perangkat Daerah untuk memastikan ketersediaan lahan yang dibutuhkan. (**)
Tidak ada komentar